RaBel,Pangkalpinang == Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun anggaran 2018. Jum’at (29/3).
Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD Babel menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Erzaldi Rosman, terkait penggunaan anggaran tahun 2018 termasuk mengenai program Resi Gudang Lada.
“Sampai saat ini Sistem Resi Gudang hasilnya belum maksimal untuk mendongkrak harga lada putih seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena implementasi dan manajemen pemanfaatannya masih belum baik. Oleh karenanya, perlu dikaji apakah program resi gudang ini tetap dapat dilaksanakan,” kata Sekretaris DPRD Provinsi Babel, Syaifudin ketika membacakan rekomendasi DPRD Babel yang diberikan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam sidang paripurna.
Tidak hanya itu, DPRD juga memberi rekomendasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, DPRD menilai harus dibangun komunikasi dan koordinasi perencanaan dan implementasi kebijakan dinas dengan gubernur, sehingga seluruh kegiatan yang telah teranggarkan dapat berkontribusi positif dalam pembangunan daerah yang lebih baik.
“Demikian halnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPRD menegaskan perlunya dibentuk suatu wadah sistem sinergitas promosi wisata dan Produk UMKM Babel, sehingga promosi investasi menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Syaifudin.
Lebih lanjut disampaikan Syaifudin, DPRD dalam ihwal pendapatan daerah juga merekomendasikan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk memaksimalkan peningkatan PAD terutama dari sektor pajak. Bakeuda dapat melakukan intensifikasi pendapatan, terutama daerah yang tunggakan cukup banyak melalui kerjasama dengan pemerintah desa atau kelurahan.
“Kemudian, melakukan penyesuaian Tarif Pajak Air Permukaan, karena dari tahun 2011 SK Gubernur Tentang Penetapan NPA belum pernah direvisi,” ungkapnya.
Selanjutnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, DPRD mengingatkan agar dapat mengelola lebih baik lagi potensi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi di PPI Perikanan untuk berkontribusi mengumpulkan PAD.
Untuk Dinas Pertanian, harga komoditi pertanian karet yang selama tahun 2018 masih rendah, menjadi perhatian khusus DPRD. Karenanya, disarankan untuk membentuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) sebagai salah satu upaya meningkatkan harga karet dan kesejahteraan petani karet di masa mendatang.
Terkait Kebudayaan dan Pariwisata, DPRD menyarankan kepada dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar even-even budaya dan pariwisata, dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Sebab, saat ini minimnya informasi yang disampaikan ke masyarakat, sehingga animo dalam menyaksikan penyelenggaraan even-even budaya dan pariwisata akhirnya kurang.
Dinas Koperasi dan UKM, keikutsertaan UMKM dalam even-even pameran diminta harus lebih selektif dan menampilkan produk-produk yang inovatif.
