RaBel,Pangkalpinang == Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel terus menyoroti fenomena rendahnya harga sawit dan karet saat ini.Terlihat dari berbagai kesempatan pertemuan yang dilakukan DPRD Babel hal ini selalu dikumandangkan.
Nampaknya hal itu tak berlebihan melihat Sawit, karet dan lada masih jadi komoditi utama dari pendapatan masyarakat Bangka Belitung, yang berimbas kepada keresahan masyarakat atau para petani.
Seperti disampaikan ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya usai Rapat Banmus di ruang Banmus DPRD, Senin (10/7). Pertemuan tersebut kembali membahas Harga sawit dan karet, dimana rencananya DPRD Babel akan kembali mengundang Kapolda Babel untuk membahas permasalahan tersebut.
“Pertemuan hari ini Kita masih tetap membahas kondisi harga sawit dan harga karet, makanya ini akan kita follow up, dimana besok pagi komisi 2 akan segera mengundang pihak Kapolda dan mengundang pihak eksekutif untuk mengambil langkah preventif agar harga sawit ini bisa naik,” ujarnya.
Berkaitan dengan undangan yang akan ditujukan kepada Kapolda untuk turut serta dalam pertemuan tersebut, Didit Mengungkapkan apresiasi atas keberhasilan Jenderal Bintang Satu tersebut yang sebelumnya mampu mengangkat harga sawit dan karet.
“Kita turut undang kapolda, karena melihat pengalaman kemaren saat bapak Kapolda pernah mengundang 15 perusahaan sawit tiba-tiba harganya naik, kita ingin belajar itu gimana ilmunya,”ungkap Ketua DPD PDIP Babel tersebut.
Selain itu, dalam pertemuan Banmus Tersebut DPRD juga memberi usulan Kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk mempersiapkan Detail tata Ruang Wilayah Babel.
“Kita juga mengusulkan pihak eksekutif, untuk mempersiapkan Rancangan detail Tata Ruang yang merupakan urutan dari perda RT RW yang ternyata belum dimiliki Bangka Belitung, karena ini sangat besar manfaatnya dan mempermudah Investor masuk, tapi pertama kita harus punya data yang detail mana zona untuk pembangunan, mana zona untuk pertanian, pertenakan dan zona lainnya,”sebutnya.
Tak hanya masalah tersebut, komisi 2 juga akan membahas masalah zonasi penerimaan PPDB, masalah pertanahan dan juga masalah tenaga kerja.
“yang kita angkat juga pihak tenaga kerja kita manta data, karena DPRD babel 1 bulan lalu pernah minta pihak tenaga kerja untuk menyampaikan perusahaan perusahaan mana yang sudah melaksanakan BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan atau pekerjanya itu,”pungkasnya.